Peran masyarakat sangat penting dalam memastikan transparansi laporan keuangan Jayapura. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Mereka dapat menjadi mata dan telinga yang memantau setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di Jayapura.”

Dalam konteks ini, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap laporan keuangan daerah, termasuk pembahasan APBD dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang laporan keuangan dan proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Andi Widjajanto, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), “Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang laporan keuangan agar dapat melakukan pengawasan secara efektif.”

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah daerah Jayapura dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pendekatan partisipatif. Sehingga, masyarakat dapat lebih aktif dalam memastikan transparansi laporan keuangan Jayapura demi terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.