Membangun Sistem Penanganan Temuan Audit yang Efisien di Jayapura
Pemerintah Kota Jayapura semakin gencar dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem penanganan temuan audit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, Bambang Purwanto, “Penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Jayapura, untuk memiliki sistem penanganan temuan audit yang efisien guna memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat segera diimplementasikan dan tidak terulang pada audit berikutnya.”
Penerapan sistem penanganan temuan audit yang efisien juga mendapat dukungan dari pakar tata kelola keuangan publik, seperti Prof. Dr. Anwar Sanusi dari Universitas Padjadjaran. Menurutnya, “Sistem penanganan temuan audit yang efisien akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran.”
Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah dengan memperkuat koordinasi antar unit kerja terkait dalam menindaklanjuti temuan audit. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, yang menyatakan bahwa “Koordinasi yang baik antar unit kerja sangat penting dalam memastikan bahwa rekomendasi temuan audit dapat dijalankan dengan baik.”
Selain itu, implementasi teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam membangun sistem penanganan temuan audit yang efisien. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Dr. M. Fadhil Hasan, “Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem manajemen temuan audit berbasis online, dapat mempercepat proses pelaporan dan tindak lanjut terhadap temuan audit.”
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Jayapura dapat membangun sistem penanganan temuan audit yang efisien dan efektif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.