Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Pengawasan Pelaksanaan APBD Jayapura
Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Pengawasan Pelaksanaan APBD Jayapura
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jayapura, pengawasan pelaksanaan APBD menjadi sangat penting. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Budi Santoso, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, “Pengawasan pelaksanaan APBD merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui oleh DPRD Jayapura benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.” Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka akan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas keuangan negara turut berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD Jayapura. Menurut laporan BPK, masih terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBD di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pengawasan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelaksanaan APBD Jayapura. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, mendorong akuntabilitas dan transparansi melalui pengawasan pelaksanaan APBD Jayapura merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik. Diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk aparat pemerintah, BPK, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar anggaran yang telah dialokasikan dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jayapura.