Peran pemerintah daerah Jayapura dalam mewujudkan kepatuhan hukum sangatlah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di wilayahnya.

Menurut Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Beliau menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan contoh dan mendukung upaya penegakan hukum di Jayapura. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik dan adil untuk seluruh masyarakat Jayapura,” ujar Bupati Mathius.

Salah satu langkah konkrit yang diambil pemerintah daerah Jayapura adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Jayapura, Irjen Pol. Gustav Urbinas, “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman dan nyaman.”

Selain itu, pemerintah daerah Jayapura juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum agar tercipta budaya kepatuhan hukum yang kuat.”

Dengan adanya peran pemerintah daerah Jayapura yang aktif dalam mewujudkan kepatuhan hukum, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah daerah Jayapura dalam meningkatkan kepatuhan hukum merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua.