Pemerintah Kota Jayapura perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan APBD Jayapura agar transparansi keuangan daerah dapat terjamin. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan dana publik yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Menurut Kepala Dinas Keuangan Kota Jayapura, Budi Santoso, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD Jayapura merupakan kunci untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik. “Dengan meningkatkan pengawasan, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Walikota Jayapura, Maria Wenda, juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Keterbukaan informasi terkait APBD Jayapura akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan APBD Jayapura, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Adnan juga menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan daerah. “Dengan memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengawal penggunaan dana APBD Jayapura,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan pelaksanaan APBD Jayapura dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi transparansi keuangan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.