Menyusul kasus penyimpangan anggaran yang terjadi di Jayapura belakangan ini, langkah-langkah efektif dalam mencegah hal tersebut perlu segera diterapkan. Dengan adanya tindakan preventif yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan anggaran di masa depan.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK, “Mencegah penyimpangan anggaran merupakan langkah yang lebih efektif daripada menindak setelah terjadi kerugian negara. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dengan baik.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jayapura, “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara langsung dan meminimalisir potensi penyimpangan.”

Selain itu, pembentukan tim pengawasan internal yang independen juga menjadi langkah yang efektif dalam mencegah penyimpangan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), “Tim pengawasan internal yang independen akan lebih objektif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih cepat.”

Tidak hanya itu, pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai pemerintah daerah tentang etika dan integritas dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan. Menurut Ahli Tata Kelola Pemerintahan, “Dengan adanya pemahaman yang baik tentang etika dan integritas, diharapkan pegawai pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari potensi penyimpangan anggaran.”

Dengan penerapan langkah-langkah efektif dalam mencegah penyimpangan anggaran di Jayapura, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi kebaikan bersama.