Dalam menyusun kebijakan dan mengatur keuangan daerah, pentingnya dasar hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jayapura tidak bisa diabaikan. BPK Jayapura memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., LL.M., Ph.D., “Dasar hukum BPK Jayapura sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penggunaan dana publik dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.”

BPK Jayapura juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah, termasuk melakukan audit terhadap penggunaan dana publik oleh instansi pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK Jayapura, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, “Pentingnya dasar hukum BPK Jayapura dalam pengawasan keuangan daerah tidak bisa diragukan lagi. Peran BPK sangat penting dalam menjaga keuangan negara agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya dasar hukum BPK Jayapura dalam pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat vital dalam menjaga keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penggunaan dana publik dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Oleh karena itu, peran BPK Jayapura dalam pengawasan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan agar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan transparan.